• Pilih Kategori :

  • Pos-pos Terbaru

  • LEC Garut CustomerCare : . . Konsultasi Pendidikan : . . Konsultasi SDM : . . Konsultasi Perpustakaan : . . Konsultasi TIK / IT : .
  • KIRIM TULISAN

Sekolah Swasta

1.        Perguruan Sekolah SwastaPasal  27 UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyiratkan akan pentingnya keberadaan sekolah swasta: bahwa masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional (ayat 1). Selain itu, ciri kahas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan (ayat 2), sedang syarat-syarat dan tata cara penyelenggaraannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ( ayat 3).Penyelenggaraan Sekolah swasta di Indonesia,  menurut Siagian (1996) dilakukan oleh beranekaragam pihak, yaitu:Dalam wadah Musyawarah Perguruan Swasta didapati sekolah-sekolah yang memiliki latar belakang keagamaan, kebudayaan/kedaerahan, sekolah   yang diselenggarakan oleh organisasi wanita dan sekolah yang merupakan  bagian dari suatu organisasi besar dengan beraneka  ragam    latar    belakang   pula.  Dari perspektif manajemen penyelenggaraan pendidikan keragaman latar belakang  itu berkaitan dengan kemampuan finansial kompetensi professional, dan akuntabilitas penyelenggaraan terhadap pemakai jasa pendidikan. Dalam keragaman itu pula, badan-badan penyelenggara pendidikan swasta dihadapkan dengan kewajiban mengimplementasikan salah satu strategi pokok kebijakan pendidikan nasional, yaitu peningkatan mutu pendidikan.Jumlah sekolah formal umum yang diselenggarakan oleh swasta berkembang cukup pesat. Sebagaimana dirinci oleh Depdikbud (1996), perbandingan jumlah sekolah swasta terhadap sekolah negeri adalah sebagai berikut: TK 40.435: 71;  SD 10.275: 139.189;  SLTP 10.674: 8.768; dan SMU 5.337: 2.398. Sedangkan presentase siswa sekolah swasta, 99,6% di TK; 17,7%; di SD 40,7%; di SLTP 44,9% (Depdikbud, 1995: 109).Dilihat dari lingkup kewilayahannya, terdapat dua sifat organisasi penyelenggaraan sekolah swasta, yaitu  federatif  dan non federatif , organisasi penyelenggaraan yang bersifat federatif adalah badan atau koordinator penyelenggaraan pendidikan tingkat nasional yang mempunyai perwakilan di 20%  daerah tingkat I, dan masing-masing perwakilan itu membawahi cabang sebanyak 20% daerah tingkat II. Sedangkan  organisasi yang non-federatif adalah badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di daerah tingkat II atau daerah tingkat I, tidak memiliki perindukan ke tingkat nasional(BMPS, 1996).Variasi persekolahan swasta dapat pula ditinjau dari sifat hubungan antara sekolah dengan badan penyelenggaraannya. Persekolahan yang secara nasional dikoordinasi oleh Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, misalnya bervariasi menjadi sekolah gereja, sekolah semi gereja, dan sekolah bebas.Pada sekolah-sekolah umum yang diselenggarakan oleh masyarakat Islampun didapati varian yang hampir sama dengan contoh diatas. Terdapat organisasi-organisasi Islam di Kabupaten atau Kotamadya yang mempunyai hubungan organisatoris dan bertanggung jawab kepada induk organisasi di propinsi atau di pusat. Adapula organisasi swadaya lokal yang diurus oleh aktivis ormas Islam tertentu.Adapun ragam ciri khas yang dikembangkan di persekolahan swasta, yang paling mencolok adalah ciri khas keagamaan dan kedaerahan atau kebudayaan. Tidak sedikit pula sekolah swasta yang melangsungkan proses pendidikannya tanpa memelihara ciri khas tertentu.Sedangkan itensitas pengembangan ciri khas itu, dalam kebanyakan sekolah swasta lebih kentara dalam struktur program kurikulumnya dari pada ditingkat konseptualnya. Sebaliknya, ada pula yang terhenti di tingkat konseptual dan tidak mengalir dalam tataran kurikulum. Bahkan kata  Sumantri (1996), ciri khas sekolah swasta yang pernah menjadi peletak dasar konsep pendidikan nasional seperti Muhammadiyah, INS Kayutanam, dan Taman Siswapun saat itu agak sulit berkembang secara utuh.Meskipun demikian, dalam perkembangan terakhir ini sekolah-sekolah unggulan yang berpola boarding school   seperti SMU Taruna Nusantara di Magelang, SMU Paramadina di Bogor, dan SMU Muthahari di Bandung, dapat dikategorikan sebagai persekolahan swasta yang melakukan ”revitalisasi” sekaligus mengkombinasikan dua atau lebih ciri khas.Sekolah swasta di Indonesia, selain memiliki akar sejarah yang kuat juga memiliki berbagai keuntungan dalam hal jaminan perundang-undangan, sifatnya yang manageable untuk peningkatan mutu dan difusi gagasan, pengelolaannya lebih otonomi, jalur birokrasinya lebih pendek, dan adanya keleluasaan berinovasi ke arah peningkatan mutu dan kinerja sekolah.Dalam menjalankan fungsinya perguruan sekolah swasta memiliki visi, misi dan reformasi kebijakan operasional, yaitu:
1.        VisiSekolah swasta yang dikelola dengan baik harus bertumpu dengan Visi dan Misi dalam era keterbukaan dan kesejagatan, lembaga manapun dihadapkan dengan persaingan-persaingan yang menuntut mutu dan layanan yang memuaskan.Visi secara umum adalah kristalisasi dan formulasi fundamental dari masyarakat yang selanjutnya dikomunikasikan kembali pada masyarakat.Visi perguruan swasta adalah: ”Suatu pegangan yang mampu memberi arah bagaimana perguruan swasta akan memberdayakan dirinya dalam menghadapi tantangan perubahan dan merupakan petunjuk jalan bagi segenap jajaran perguruan swasta dalam menyongsong masa depan”. 2.        Misi  Misi sekolah swasta menyangkut 4 aspek, yaitu : Kemandirian, Mutu, Ciri Khas, dan Tanggung Jawab Sosial (Catur Citra).1)       KemandirianKemandirian mengandung makna bahwa penyelenggaraan sekolah swasta dapat mandiri, baik dalam penyelenggaraan pada umumnya maupun pengelolaan (manajemen) sekolah.Kemandirian merupakan watak asli sekolah swasta yang telah dihayati sebelum kemerdekaan (zaman penjajahan), pada saat mempertahankan kemerdekaan dan lebih lagi dalam masa pembangunan.
2)       MutuUntuk menunjang kemandirian dalam jangka panjang sekolah swasta dituntut memiliki mutu yang tinggi. Pengertian mutu disini mencakup mutu proses belajar mengajar maupun mutu tamatannya (hasil pembelajaran)3)       Ciri KhasCiri khas sekolah swasta merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan. Ciri khas dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang berbeda.4)       Tanggung jawab sosialDalam penyelenggaraan Sekolah Swasta, secara umum lebih merupakan tugas sosial tetapi didalam kenyataannya untuk dapat menyelenggarakan pendidikan secara mandiri, bermutu, dan memiliki ciri khas yang aspiratif diperlukan biaya yang sangat tinggi agar dapat bertahan, berkembang, dan berkelanjutan.

Satu Tanggapan

  1. Artikelnya sangat menarik, sekolah swasta memiliki tanggung yang sejajardengan sekolah negeri. Sayang posisinya masih terpinggirkan dan harus menghadapi tantangan yang besar dalam mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat.

    http://www.belgia83.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: